( 07-August-2017 ) Percepat Penyusunan RDTR Di Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI), Ditjen Bina Pembangunan Daerah Adakan Rakor Pusat dan Daerah | ( 04-August-2017 ) Rapat Kerja Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 “Untuk Hutan, Lingkungan dan Perubahan Iklim Berkeadilan” | ( 04-August-2017 ) Ibu Negara Republik Indonesia Kunjungi Program Kampung Sejahtera di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang | ( 03-August-2017 ) Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Menginisiasi Rapat Kerja Percepatan Penerapan Perhutanan Sosial di Daerah | ( 03-August-2017 ) Kementerian Agraria dan Tata Ruang Gandeng Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Ditjen Sda Kementerian Pekerjaan Umum Dalam Penyelesaian Persoalan Pengelolaan Situ | ( 03-August-2017 ) Trantibumlinmas, Urusan Pemerintahan Wajib yang Menjadi Layanan Dasar |



Percepat Penyusunan RDTR Di Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI), Ditjen Bina Pembangunan Daerah Adakan Rakor Pusat dan Daerah

Percepat Penyusunan RDTR Di Sekitar Kawasan Ekonom..

Rapat Kerja Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 “Untuk Hutan, Lingkungan dan Perubahan Iklim Berkeadilan”

Rapat Kerja Nasional Kementerian Lingkungan Hidup ..

Ibu Negara Republik Indonesia Kunjungi Program Kampung Sejahtera di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang

Ibu Negara Republik Indonesia Kunjungi Program Kam..

Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Menginisiasi Rapat Kerja Percepatan Penerapan Perhutanan Sosial di Daerah

Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah..

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Gandeng Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Ditjen Sda Kementerian Pekerjaan Umum Dalam Penyelesaian Persoalan Pengelolaan Situ

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Gandeng Ditjen ..

Trantibumlinmas, Urusan Pemerintahan Wajib yang Menjadi Layanan Dasar

Trantibumlinmas, Urusan Pemerintahan Wajib yang Me..


Berita Yang Lain
  • Buletin Mei 2016
    Buletin 05-2016
  • Jurnal Vol 4
    Buletin 04-2016
  • Buletin April 2016
    Buletin 04-2016

Koleksi Yang Lain

1 Peraturan Menteri Nomor 26 , Tentang PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN, Tahun 2016
2 Peraturan Menteri Nomor 50/ 781/ B , Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU DOKUMEN RPJMD DAN RENSTRA SKPD, Tahun 2016
3 Peraturan Menteri Nomor 28 , Tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketenagakerjaan, Tahun 2016
4 Keputusan Menteri Nomor SK.651/Men , Tentang HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN BIDANG KEHUTANAN , Tahun 2016
5 Keputusan Menteri Nomor 651 , Tentang SK 651 Menlhk TTG HASIL PEMETAAN, Tahun 2016
6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 , Tentang PERANGKAT DAERAH, Tahun 2016
7 Peraturan Menteri Nomor 11 , Tentang PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG KEUANGAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHAP II, Tahun 2016

Link Terkait