( 05-April-2017 ) Pasca Rakortek, Ditjen Bina Bangda Lakukan Asisten dan Supervisi | ( 10-April-2017 ) Sinergi Kementerian/Lembaga dan Pemda, Tangerang beserta masyarakat dalam Pilot Project Kampung Sejahtera di Desa Kohod | ( 17-March-2017 ) Harmonisasi Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Urusan Pemerintah Konkuren | ( 10-March-2017 ) Rapat Persiapan Kunjungan Ibu Negara di Kampung Pintu Air, Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. | ( 07-March-2017 ) Bambang Brodjonegoro:Rakortek Pembangunan Langkah Awal Menyusun Rencana Kerja Pemerintah | ( 05-March-2017 ) Mendagri Hadiri Rakortek Pembangunan Regional 2 di Makassar |

JAKARTA – Pada akhir Februari menjelang awal Maret 2017 ini, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi pertemuan Rapat Koordinasi Teknik (Rakortek) antara kementerian/lembaga dengan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan di dua tempat yang berbeda yaitu Batam dan Makassar.

Adapun yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis antara lain: 1) Pasal 258 Ayat 3 UU 23 Tahun 2014; 2) Pasal 259 Ayat 1 UU 23 Tahun 2014; 3) Pasal 259 Ayat 2 UU 23 Tahun 2014; serta 4) Pasal 259 Ayat 3 UU 23 Tahun 2014.

Sementara itu, jenis-jenis Rakortek sendiri diatur pada Pasal 259 Ayat 4 UU 23 Tahun 2014 yang mengatakan koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Sebelumnya, rencana Rakortek ini disampaikan Plt Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Diah Indrajati pada pertemuan Rapat Triwulan 1 antara Bappenas, Bappeda, dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah pada Jumat, pada Jumat, (13/01/2017) di ruang rapat lantai 2 Bappenas, Jalan Taman Suropati No 2, Menteng, Jakarta.

Menurut Diah, Rakortek nantinya akan membahas bersama mengenai empat hal, yaitu 1) apa saja yang harus dilakukan dalam penyusunan dokumen perencanaan nasional dari daerah hingga ke pusat?; 2) bagaimana mengkomunikasi dari pusat dan daerah apa yang harus menjadi prioritas nasional?; 3) bagaimana masuknya program usulan tersebut ke dalam urusan sesuai dengan UU 23 tahun 2014?; serta 4) bagaimana kesepakatan dalam Rakortek apa saja program yang akan dibawa ke dalam Musrenbang nanti?

Berkaitan dengan program di daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah sedang menyusun kodefikasi urusan yang nantinya akan ditetapkan dengan Permendagri. Hal tersebut dilakukan untuk menata program  urusan agar tidak terjadi tumpang tindih antara pusat (kementerian/lembaga) dengan pemerintah daerah. “Pembuatan kodefikasi program urusan ini hakikatnya dari pengertian pembangunan daerah yang berarti adalah pelaksanaan urusan-urusan,” jelas Diah.

Diah berharap pada Musrenbang nanti pemerintah daerah dapat memberikan usulan program yang menjadi prioritas nasional atau prioritas kementerian/lembaga. Oleh sebab itu, Rakortek nanti memiliki aspek strategis bagi pemerintah daerah, antara lain: 1) mendukung pencapaian prioritas nasional melalui program dan kegiatan yang direncanakan dan dianggarkan daerah yang selaras dengan kegiatan pusat; 2) menjadi forum untuk menyuarakan kebutuhan daerah dalam mendukung pencapaian target nasional; serta 3) berita acara Kortek yang berisi sinkronisasi program dan kegiatan pusat-daerah menjadi bahan masukan dalam penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahun 2018 dan Renja (Rencana Kerja) perangkat daerah.

Selain itu, Rakortek juga bisa dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga untuk menyosialisasikan dan mengkomunikasi regulasi berkaitan dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) yang selama ini daerah tidak mengetahui atau belum mengetahui regulasi tersebut. “Dengan menginformasikan peraturan setiap kementerian/lembaga, daerah dapat menindaklanjutinya dengan peraturan daerah, baik berupa Pergub maupun Perda,” imbuh Diah.

 

Batam dan Makassar

Kedua kota di belahan barat dan timur Indonesia tersebut menjadi saksi bahwa akan terselenggaranya rapat yang menghadirkan kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah guna membahas strategi mewujudkan pembangunan nasional.

Untuk itu, sebelum hari Rakortek tiba, pada Jumat, (3/2/2017) bertempat di Swiss-Belresidences Kalibata Jakarta Selatan, diselenggarakan rapat persiapan menuju Raktortek. Pada kesempatan tersebut, Diah Indrajati mengatakan pertemuan tersebut digelar untuk memantapkan persiapan Ditjen Bina Pembangunan Daerah dalam melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis.

“Rakortek, sebagaimana surat yang sudah kami sampaikan ke daerah, sudah dua kali menyampaikan surat kepada gubernur, bahwa Rakortek akan dilakukan pada bulan Februari. Untuk wilayah barat, untuk provinsi di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, dilaksanakan di Batam tanggal 21 Februari 2017 hingga 24 Februari 2017. Kemudian, untuk wilayah Timur, untuk provinsi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dilaksanakan di Makassar pada tanggal 28 Februari hingga 3 Maret 2017,” jelas Diah.

Lebih lanjut, Diah juga kembali menyebutkan bahwa menurut pasal 258 dan 259, dimandatkan bahwa kementerian/lembaga bersama-sama dengan daerah berdasarkan pada hasil pemetaan urusan, melakukan sinkronisasi dan harmonisasi untuk pencapaian target pembangunan nasional.

Sinkronisasi dan harmonisasi tersebut dinaungi dalam sebuah forum rapat koordinasi teknis. Tujuan dilakukannya Rakortek yaitu untuk melakukan konfirmasi terhadap program-program prioritas nasional terhadap lokasi dan target dan kesiapan daerah karena nanti proyeknya tersebut berada di daerah. Kedua, mendapatkan informasi dari daerah dukungan program apa yang akan diusulkan oleh daerah untuk mendukung capaian prioritas nasional. Ketiga, program-program prioritas daerah lainnya apa yang mungkin mendukung prioritas nasional namun hal tersebut dianggap prioritas oleh daerah. [Mahfud Achyar]  

about author

Link Terkait