( 07-August-2017 ) Percepat Penyusunan RDTR Di Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI), Ditjen Bina Pembangunan Daerah Adakan Rakor Pusat dan Daerah | ( 04-August-2017 ) Rapat Kerja Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 “Untuk Hutan, Lingkungan dan Perubahan Iklim Berkeadilan” | ( 04-August-2017 ) Ibu Negara Republik Indonesia Kunjungi Program Kampung Sejahtera di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang | ( 03-August-2017 ) Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Menginisiasi Rapat Kerja Percepatan Penerapan Perhutanan Sosial di Daerah | ( 03-August-2017 ) Kementerian Agraria dan Tata Ruang Gandeng Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Ditjen Sda Kementerian Pekerjaan Umum Dalam Penyelesaian Persoalan Pengelolaan Situ | ( 03-August-2017 ) Trantibumlinmas, Urusan Pemerintahan Wajib yang Menjadi Layanan Dasar |


MAKASSAR -  Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menggelar “Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pembangunan dalam Rangka Penyelarasan Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah Tahun 2018” Regional 2 Wilayah Timur yang meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Rakortek jilid kedua ini  dimulai sejak Selasa, (28/2/2017) hingga hingga Jumat, (3/3/2017) di Grand Clarion Hotel, Makassar, Sulawesi Selatan.

Rakortek ini penting dilaksanakan sebagai wadah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 serta menyinergikan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah demi mewujudkan misi pembangunan nasional. Sebelumnya, Rakortek regional 1 wilayah barat yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Bali, NTT, dan NTB telah sukses dilaksanakan di Batam, Kepulauan Riau. Hasilnya, ada 8.718 usulan proyek kementerian/lembaga yang mendukung prioritas nasional dan 3.988 usulan proyek daerah yang mendukung prioritas nasional dari 17 provinsi yang mengikuti Rakortek.

Menyambung Rakortek di Batam, Rakortek Regional 2 dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumulo; Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro; Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo; Plt Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Diah Indrajati; Ketua DPRD Sulawesi Selatan, para pejabat dari kementerian/lembaga; serta para pejabat pemerintah daerah se-Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua.

Plt Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Diah Indrajati mengatakan kolaborasi antara Kemendagri dan KemenPPN/Bappenas dalam menyelenggarakan Rakortek diharapkan dapat menghasilkan suatu keselarasan dalam perencanaan pusat dan daerah di mana secara prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, hubungan pusat dan daerah harus tegak lurus.

Kendati berkolaborasi, kedua institusi tersebut memiliki fungsi yang berbeda berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Kata Diah, pembagian peran antara Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas dalam Penyelenggaraan Rakortek ini sangat jelas. Kemendagri sebagai fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah termasuk pembinaan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, sedangkan Bappenas memiliki fungsi untuk mengawal perencanaan program prioritas nasional,” terang Diah.

Menurut Diah, ada tiga hal yang menjadi keluaran Rakortek, yaitu 1) tersusunnya program, kegiatan, proyek, target, lokasi, dan anggaran pusat dan daerah dalam pencapaian target pembangunan nasional tahun 2018; 2) terwujudnya komitmen daerah dalam mendukung program prioritas nasional tahun 2018; serta 3) tersusunnya daftar usulan prioritas pusat dan daerah tahun 2018.  

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada sambutannya mengatakan bahwa perencanaan merupakan awal dari segala aktivitas pemerintahan, sehingga dalam merencanakan, baik di pusat maupun provinisi sampai kabupaten/kota harus menjunjung tinggi prinsip efektivitas dan efesiensi.

Berkaitan dengan Rakortek, Tjahjo berharap agar daerah dapat menyepakati target-target yang bisa diimplementasikan pada tahun 2018 mendatang. “Diharapkan koordinasi teknis pembangunan tingkat provinsi dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret 2018 sehingga dapat menjadi bahan pembahasan dalam Musrenbang nasional RKP tahun 2018,” jelas Tjahjo.

Lebih lanjut, Tjahjo juga berharap Rakortek antara pusat dan daerah dapat menyelaraskan rencana pembangunan nasional. “Saya yakin dan percaya bila aparat di pusat dan daerah sudah memiliki pemahaman yang sama akan arti penting keselarasan pembangunan pusat dan daerah niscaya akan sangat mudah bagi kita mewujudkan target-target nasional untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik dan untuk Indonsia yang lebih maju, berdaulat, serta bermartabat,” imbuh Tjahjo.

Menurutnya, salah satu upaya yang telah diupayakan pemerintah dalam rangka penyelarasan rencana pembangunan nasional dengan pembangunan daerah antara Kemendagri dan KemenPPN/Bappenas yaitu menyiapkan instrumen melalui Surat Edaran Bersama Nomor 050/4936/SJ dan nomor 0430/M.PPN/12/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. [Mahfud Achyar]

 

 


about author

Link Terkait