( 07-August-2017 ) Percepat Penyusunan RDTR Di Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI), Ditjen Bina Pembangunan Daerah Adakan Rakor Pusat dan Daerah | ( 04-August-2017 ) Rapat Kerja Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 “Untuk Hutan, Lingkungan dan Perubahan Iklim Berkeadilan” | ( 04-August-2017 ) Ibu Negara Republik Indonesia Kunjungi Program Kampung Sejahtera di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang | ( 03-August-2017 ) Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Menginisiasi Rapat Kerja Percepatan Penerapan Perhutanan Sosial di Daerah | ( 03-August-2017 ) Kementerian Agraria dan Tata Ruang Gandeng Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Ditjen Sda Kementerian Pekerjaan Umum Dalam Penyelesaian Persoalan Pengelolaan Situ | ( 03-August-2017 ) Trantibumlinmas, Urusan Pemerintahan Wajib yang Menjadi Layanan Dasar |


MAKASSAR – Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyampaikan paparan di hadapan para peserta Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Regional 2 yang meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua pada Rabu, (1/3/2017) di Grand Clarion Hotel, Makassar, Sulawesi Selatan.

Pada kesempatan itu, Bambang membahas mengenai sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah dalam mendukung sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018. Menurutnya, Rakortek pembangunan antara pusat dan daerah yang digelar di Batam dan Makassar diharapkan dapat memberikan masukan dalam penyusunan rancangan awal RKP. Selain itu, melalui Rakortek, pemerintah daerah juga dapat memeroleh informasi lebih awal mengenai rancangan pembangunan yang akan menjadi bagian dalam rancangan awal RKP 2018 sehingga dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan Musrenbang Provinsi serta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018.

Setelah Rakortek, kata Bambang, pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan membahas prioritas pembangunan nasional yang nantinya digunakan sebagai masukan dalam penyusunan rancangan akhir RKP. Untuk itu, Bambang mengingatkan kepada para peserta Rakortek pesan Presiden Joko Widodo bahwa dalam penyusunan RKP 2018 harus berdasarkan kebijakan money follows program yang dilaksanakan melalui pendekatan perencanaan yang tematik, holistik, integratif, dan spasial.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan bahwa penyusunan perencanaan tahunan nasional membutuhkan peran pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2014 disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Nasional antara lain bertujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan serta menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antarfungsi pemerintahan dan sinergi pusat daerah.

Muara dari sinkronisasi antara pusat dan daerah ditujukan untuk tiga hal, yaitu 1) integrasi perencanaan antara pusat (RKP) dan daerah (RKPD); 2) integrasi penganggaran antara pusat (APBN) dan daerah (APBD); serta 3) penguatan perencanaan spasial yang ditandai dengan kesiapan dan keakuratan lokasi pembangunan. Untuk mencapai sasaran dan prioritas pembangunan nasional, Bambang menilai hal tersebut perlu dijabarkan ke semua tingkat dan fungsi pemerintahan sesuai dengan kewenangan. [Mahfud Achyar]

 

 

about author

Link Terkait