( 17-October-2017 ) Tahun 2019, Pemerintah Targetkan Pencapaian Akses Air Minum dan Sanitasi 100% | ( 13-October-2017 ) Workshop Peningkatan Kapasitas Provinsi untuk Penyusunan RAD AMPL Bagi Kamputen Lama Program Pamsimas III Tahun 2017 | ( 13-October-2017 ) Workshop Peningkatan Kapasitas Provinsi untuk Penyusunan RAD AMPL Bagi Kamputen Baru Program Pamsimas III Tahun 2017 | ( 13-October-2017 ) Setelah Sukses di Desa Kohod, Kampung Sejahtera Akan Diduplikasi di NTT dan Kaltara | ( 05-October-2017 ) Presiden Joko Widodo Hadiri Aksi Nasional Pemberantasan Obat dan Penyalahgunaan Obat di Cibubur | ( 02-October-2017 ) Mendagri Jadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Taman Makam Pahlawan Kalibata |


MAKASSAR – Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyampaikan paparan di hadapan para peserta Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Regional 2 yang meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua pada Rabu, (1/3/2017) di Grand Clarion Hotel, Makassar, Sulawesi Selatan.

Pada kesempatan itu, Bambang membahas mengenai sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah dalam mendukung sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018. Menurutnya, Rakortek pembangunan antara pusat dan daerah yang digelar di Batam dan Makassar diharapkan dapat memberikan masukan dalam penyusunan rancangan awal RKP. Selain itu, melalui Rakortek, pemerintah daerah juga dapat memeroleh informasi lebih awal mengenai rancangan pembangunan yang akan menjadi bagian dalam rancangan awal RKP 2018 sehingga dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan Musrenbang Provinsi serta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018.

Setelah Rakortek, kata Bambang, pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan membahas prioritas pembangunan nasional yang nantinya digunakan sebagai masukan dalam penyusunan rancangan akhir RKP. Untuk itu, Bambang mengingatkan kepada para peserta Rakortek pesan Presiden Joko Widodo bahwa dalam penyusunan RKP 2018 harus berdasarkan kebijakan money follows program yang dilaksanakan melalui pendekatan perencanaan yang tematik, holistik, integratif, dan spasial.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan bahwa penyusunan perencanaan tahunan nasional membutuhkan peran pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2014 disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Nasional antara lain bertujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan serta menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antarfungsi pemerintahan dan sinergi pusat daerah.

Muara dari sinkronisasi antara pusat dan daerah ditujukan untuk tiga hal, yaitu 1) integrasi perencanaan antara pusat (RKP) dan daerah (RKPD); 2) integrasi penganggaran antara pusat (APBN) dan daerah (APBD); serta 3) penguatan perencanaan spasial yang ditandai dengan kesiapan dan keakuratan lokasi pembangunan. Untuk mencapai sasaran dan prioritas pembangunan nasional, Bambang menilai hal tersebut perlu dijabarkan ke semua tingkat dan fungsi pemerintahan sesuai dengan kewenangan. [Mahfud Achyar]

 

 

about author

Link Terkait