( 07-August-2017 ) Percepat Penyusunan RDTR Di Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI), Ditjen Bina Pembangunan Daerah Adakan Rakor Pusat dan Daerah | ( 04-August-2017 ) Rapat Kerja Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 “Untuk Hutan, Lingkungan dan Perubahan Iklim Berkeadilan” | ( 04-August-2017 ) Ibu Negara Republik Indonesia Kunjungi Program Kampung Sejahtera di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang | ( 03-August-2017 ) Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Menginisiasi Rapat Kerja Percepatan Penerapan Perhutanan Sosial di Daerah | ( 03-August-2017 ) Kementerian Agraria dan Tata Ruang Gandeng Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Ditjen Sda Kementerian Pekerjaan Umum Dalam Penyelesaian Persoalan Pengelolaan Situ | ( 03-August-2017 ) Trantibumlinmas, Urusan Pemerintahan Wajib yang Menjadi Layanan Dasar |


Jakarta. Rabu (15/3/2017), bertempat di ruang rapat Praja Bhakti 3 Bina Pembangunan Daerah, di selenggarakan rapat Harmonisasi Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Urusan Pemerintah Konkuren,  Rapat hari ini dihadiri perwakilan Biro hukum Kemenkumham dan Subdit Pertanian dan Pangan, Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Ir.

Harmonisasi RPP yang kelima dipimpin oleh Ir. Edison Siagian, ME, Kepala Subdit Pertanian dan Pangan, dengan menyoroti pasal-pasal mengenai Rakortek dan Penyediaan Layanan (penyusunan dan anggaran). Rincian mengenai pelaksanaan rakortek nantinya akan dituangkan secara lebih rinci di dalam Permendagri. 

Harmonisasi penyusunan peraturan pemerintah tentang Urusan Pemerintah Konkuren bertujuan terciptanya keterkaitan dan keselarasan antar peraturan perundangundangan. Keselarasan antar peraturan perundangundangan ini tidak akan terwujud jika terjadi tumpang tindih serta terjadi keadaan bertolakbelakangnya peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Maka rapat harmonisasi hari ini diselenggarakan dengan maksud melahirkan produk hukum yang efektif, dinamis, dan komprehensif dalam kesatuan sistem hukum guna mencapai tujuan hukum. (AF)

 

 

 

about author

Link Terkait