( 08-June-2017 ) Plt Dirjen Bina Bangda Resmikan Jembatan di Lamandau | ( 06-June-2017 ) Diah Indrajati: Kembalikan DAK Sesuai 'Khittahnya' | ( 26-May-2017 ) Pemerintah Tingkatkan Layanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil | ( 24-May-2017 ) Dukungan Pemerintah dalam Mengembangkan Smart City di Indonesia | ( 19-May-2017 ) Ibu Negara Dijadwalkan Berkunjung ke Desa Kohod Setelah Ramadan | ( 19-May-2017 ) Subsidi Listrik Hanya untuk Keluarga Tidak Mampu |

BOGOR – Pasca Rakortek (Rapat Koordinasi Teknis) pembangunan yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, khususnya Subdit Pariwisata, PMD dan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri melakukan asistensi dan supervisi untuk urusan pemerintahan bidang pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan urusan pemeritahan dalam negeri.  Kegiatan yang melibatkan kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah ini dilaksanakan selama tiga hari, sejak tanggal 29 hingga 31 Maret 2017 di hotel Salak Tower Bogor.

Semula, Plt Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Diah Indrajati berencana membuka secara langsung kegiatan tersebut. Namun ia berhalangan hadir lantaran memiliki agenda yang tidak dapat diwakilkan. Kendati demikian, Diah menyampaikan sambutan tertulis yang dibacakan oleh Gifarini, Kasubdit Pariwisata, PMD, dan UPDN.

Pada sambutannya, Diah menekankan bahwa kedudukan dan hubungan pemerintah pusat dan daerah tegak lurus. Artinya, kebijakan-kebijakan tingkat nasional harus menjadi acuan oleh daerah mulai dari provinsi hingga desa. Kementerian Dalam Negeri sebagai institusi yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri memiliki tanggung jawab dalam melakukan sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat pusat dan daerah.

Berkaitan dengan pelaksanaan Rakortek yang telah diselenggarakan oleh Kemendagri dan Bappenas di dua regional di Batam dan Makassar, Diah mengingatkan bahwa Rakortek merupakan wadah untuk menyelaraskan target-target pembangunan nasional dengan target-target pembangunan daerah.

Menurutnya, hasil pembangunan nasional merupakan akumulasi dari hasil pembangunan daerah atau dapat dikatakan bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Namun sebaliknya, target-target daerah tentulah tidak dapat dicapai oleh daerah tanpa adanya intervensi pusat melalui kementerian/lembaga terkait.

“Saya yakin dan percaya bila aparat di pusat dan daerah sudah memiliki pemahaman yang sama akan arti penting keselarasan pembangunan pusat dan daerah, niscaya akan sangat mudah bagi kita mewujudkan target-target nasional untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik dan untuk Indonesia yang lebih maju, berdaulat, dan bermartabat,” ungkap Diah.

Menyoal rapat koordinasi antara pusat dan daerah guna menindaklanjuti Rakortek khususnya urusan pemerintahan bidang pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan urusan pemerintahan dalam negeri, Diah berharap hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi Ditjen Bina Bangda untuk pelaksanaan Rakortek tahun depan.

Secara teknis, pelaksanaan asistensi dan supervisi ditandai dengan pemaparan yang disampaikan oleh para ahli serta diskusi berkaitan dengan tema yang dibahas pada setiap sesinya. Adapun topik yang dibahas antara lain: 1) tindak lanjut Rakortek tahun 2007 dalam rangka penyusunan perencanaan Kemendagri tahun 2018 oleh Biro Perencanaan Kemendagri; 2) integrasi urusan pemerintahan daerah urusan pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan urusan pemerintahan dalam negeri dalam dokumen perencanaan daerah oleh Kasubdit Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri; 3) mekanisme tindak lanjut pelaksanaan Rakortek pembangunan bidang pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan desa oleh Bappenas; serta 4) tinjauan hasil Rakortek dalam upaya peningkatan pelayanan publik di daerah tertinggal dan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu bidang Trantibumlinmas dan Dukcapil.

Untuk urusan bidang pariwisata, pemerintah akan fokus terhadap pengembangan 10 destinasi wisata di tanah air seperti Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Pulau Morotai (Maluku Utara), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Danau Toba (Sumatera Utara), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Borobudur (Jawa Tengah),  Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Tanjung Lesung (Banten), Bromo Tengger Semeru (Jawa Timur), serta Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur).

Menurut Gifarini, kebijakan pengembangan sektor pariwisata pada tahun 2018 diarahkan untuk meningkatkan daya saing tiga kawasan pariwisata dan kesiapan destinasi wisata prioritas lainnya melalui pemasaran pariwisata nasional, pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, serta  pembangunan kelembagaan pariwisata.

Untuk urusan pemerintahan bidang Trantibumlinmas, pemerintah akan meningkatkan SDM  aparatur Satpol PP, bencana, dan Damkar secara berkelanjutan melalui kegiatan pelatihan seperti Diklat atau Bimtek yang pembiayaannya berasal dari APBN.

Sementara itu, berkaitan dengan penyediaan sarpras (sarana dan prasarana) Satpol PP dan Damkar, Kemendagri akan menginisiasi pendanaan sarpras melalui DAK Fisik sebagaimana telah dialokasikan hingga tahun 2016. Sedangkan berkaitan dengan penyediaan sarpras penanggulangan bencana, lokasi dan besaran alokasinya masih akan dibahas lebih lanjut oleh Kemendagri bersama Bappenas dan Kemenkeu setelah ditetapkan Pagu Indikatif.

Sinkrionisasi dan harmonisasi urusan pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan urusan pemerintahan dalam negeri dapat terwujud bila terjadi keselarasan baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Ada enam strategi penyelarasan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah, 1) penyelarasan isu strategispembangunan daerah; 2) penyelarasan misi/sub misi, tujuan, sasaran pembangunan daerah; 3) penyelarasan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, 4) penyelarasan program prioritas pembangunan daerah, 5) penyelarasan kerangkapendanaan program dan kegiatan yang mendukung prioritas nasional, serta 6) penyelarasan indikasi lokasi pelaksanaan kegiatan strategis nasional.  [Mahfud Achyar] 

 

 

about author

Link Terkait