( 05-December-2017 ) Wakil Presiden Jusuf Kalla Resmikan Sail Sabang 2017 | ( 29-November-2017 ) 122 Daerah Menerima Anugrah Swasti Saba | ( 23-November-2017 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Sosialisasikan Enam Kegiatan Strategis | ( 13-November-2017 ) Kabar dari Garis Terdepan Indonesia | ( 09-November-2017 ) Pemerintah dan Masyarakat Perlu Berkolaborasi dalam Mengelola SDEW | ( 07-November-2017 ) Indonesia Menuju Ekonomi Inklusif |


JAKARTA – Setelah sukses menjadikan desa Kohod, Banten sebagai desa percontohan untuk program Kampung Sejahtera, kini OASE Kabinet Kerja beserta kementerian/lembaga terkait akan menduplikasi program serupa untuk dijalankan di kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur dan kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. (Baca juga berita:  Ibu Negara Republik Indonesia Kunjungi Program Kampung Sejahtera di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang http://bit.ly/KunjunganIbuNegaraKeDesaKohod).

Pencanangan NTT dan Kaltara sebagai lokasi program Kampung Sejahtera dibahas pada rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang digelar pada Senin, (9/10/2017) di Ruang Rapat Utama, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Jalan Taman Makam Pahlawan No. 20 Kalibata, Jakarta Selatan.

Rapat tersebut dipimpin oleh Plt Dirjen Bina Bangda, Diah Indrajati yang didampingi oleh Ketua Umum OASE Kabinet Kerja, Erni Guntarti Tjahjo Kumolo beserta pengurus Oase Kabinet Kerja.

Pada sambutannya, Diah mengatakan bahwa rapat tersebut merupakan pertemuan tindak lanjut yang sebelumnya dilaksanakan pada Senin, (11/9) di kantor Sekretariat OASE. “Agenda hari ini lebih memantapkan kementerian dan lembaga berdasarkan pengalaman yang sudah kita lakukan bersama di desa Kohod, kabupaten Tangerang. Kita akan melakukan kegiatan yang sama seperti di Kohod yaitu di kabupaten Malaka di NTT dan kabupaten Nunukan di Kaltara,” kata Diah.

Lebih lanjut, Diah menjelaskan beberapa isu-isu di kabupaten Malaka dan Nunukan yang sudah diinventarisasi di antaranya kesiapan lokasi kecamatan desa program Kampung Sejahtera; data teknis lokasi yang menjadi progam Kampung Sejahtera barangkali juga perlu diinventarisasi; kemudian kesiapan kementerian/lembaga dan Pemda, utamanya provinsi. Kata Diah, karena lokasi program jauh, jadi tidak memungkinkan sering ke lokasi program. Oleh sebab itu, Diah menekankan peran provinsi menjadi sangat penting.

“Strategi tentu pasti diubah berdasarkan pengalaman di kabupaten Tangerang, Banten. Dibutuhkan proposal dari kabupaten untuk disampaikan ke OASE sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah. Nanti kami meminta daerah mengajukan proposal ke OASE untuk pelaksanaan program ini. Sekali lagi, komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Sepanjang daerah komitmennya tinggi, kami akan turun semampu kami untuk bisa terlaksana dengan baik di dua kabupaten ini,” imbuh Diah.

Tindak lanjut dari pertemuan antarkementerian/lembaga tersebut menyepakati akan dilakukan survei langsung ke kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur dan kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara guna menentukan lokasi program serta menginventarisasi permasalahan-permasalahan untuk dijadikan rujukan dalam penyusunan program Kampung Sejahtera. [Mahfud Achyar]

about author

Link Terkait