( 05-December-2017 ) Wakil Presiden Jusuf Kalla Resmikan Sail Sabang 2017 | ( 29-November-2017 ) 122 Daerah Menerima Anugrah Swasti Saba | ( 23-November-2017 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Sosialisasikan Enam Kegiatan Strategis | ( 13-November-2017 ) Kabar dari Garis Terdepan Indonesia | ( 09-November-2017 ) Pemerintah dan Masyarakat Perlu Berkolaborasi dalam Mengelola SDEW | ( 07-November-2017 ) Indonesia Menuju Ekonomi Inklusif |


 

YOGYAKARTA - Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Central Project Management Unit (CPMU) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan Lokakarya Peningkatan Kapasitas Provinsi untuk Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Bidang Air Minum dan Lingkungan bagi Kabupaten Baru Program Pamsimas III Tahun Anggaran 2017, di Yogyakarta pada tanggal 5-9 September 2017. Adapun tujuan dari pelaksanaan lokakarya tersebut untuk memberi pengetahuan dan pemahaman dalam melaksanakan fasilitasi Pelatihan Penyusunan RAD AMPL di tingkat Provinsi.

Lokakarya tersebut dihadiri 150 orang yang berasal dari 33 provinsi dan dari pusat.  Peserta dari provinsi mewakili unsur Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta didampingi oleh Tenaga Ahli Pemerintah Daerah Program Pamsimas dari provinsi masing-masing.

Lokakarya dibuka oleh Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Diah Indrajati, yang ditandai dengan pemukulan gong sebanyak lima kali.  Lokakarya tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat lintas kementerian termasuk pejabat dari kementerian dalam negeri diantaranya Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II Ditjen Bina Bangda Kemendagri, A Damenta, dan Tirta Sutedjo dari Direktorat Perkotaan, Perumahan dan Permukiman Bappenas, serta Kasubdit Perumahan dan Kawasan Permukiman Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Zanariah yang sekaligus menyampaikan laporan Panitia.

Pada sambutan sekaligus arahannya, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah menyampaikan agar seluruh daerah terus melakukan upaya pengarusutamaan AMPL dalam kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, disampaikan juga agar daerah terus melakukan internalisasi program dan kegiatan bidang AMPL dan menjalankan amanat UU No. 23 Tahun 2014 terutama pada pasal 293 tentang upaya pencapaian SPM bidang AMPL. Kemudian, disampaikan juga oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah agar daerah in-line (sinkron) dengan program prioritas nasional (PN) agar upaya pencapaian Universal Access dapat tercapai pada tahun 2019.  Di sela-sela sambutan tersebut, Dirjen Bina Bangda juga menyampaikan kabar baik progress dari Penyusunan RPP SPM (Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimum) yang saat ini sudah berada di meja Presiden dan akan segera ditandatangani.

Pada sambutan akhirnya, Dirjen Bina Bangda menyampaikan agar seluruh pemda mengawal proses internalisasi RAD AMPL yang akan disusun termasuk untuk program dan kegiatan AMPL pada RKPD Tahun 2018.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  Gatot Saptadi dalam sambutannya mengamini bahwa RAD AMPL harus terinternalisasi dalam perencanaan pembangunan daerah sehingga akan mudah untuk diakomodasi dalam RKPD dan dianggarkan melalui APBD.  

 

about author

Link Terkait