( 05-December-2017 ) Wakil Presiden Jusuf Kalla Resmikan Sail Sabang 2017 | ( 29-November-2017 ) 122 Daerah Menerima Anugrah Swasti Saba | ( 23-November-2017 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Sosialisasikan Enam Kegiatan Strategis | ( 13-November-2017 ) Kabar dari Garis Terdepan Indonesia | ( 09-November-2017 ) Pemerintah dan Masyarakat Perlu Berkolaborasi dalam Mengelola SDEW | ( 07-November-2017 ) Indonesia Menuju Ekonomi Inklusif |


MATARAM - Kementerian Dalam Negeri, melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah bekerjasama dengan bekerjasama dengan Central Project Management Unit (CPMU) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan Workshop Peningkatan Kapasitas Provinsi untuk Review Rencana Aksi Daerah (RAD) Bidang Air Minum dan Lingkungan bagi Kabupaten Lama Program Pamsimas III Tahun Anggaran 2017, di Mataram pada tanggal 12-15 September 2017.

Adapun tujuan dari pelaksanaan workshop tersebut memberi pengetahuan dan pemahaman langkah-langkah dalam melakukan evaluasi substansi dan pencapaian program/kegiatan berdasarkan Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Lingkungan (RAD AMPL) yang disusun. Melalui peningkatan kapasitas ini, diharapkan peserta dari pemerintah provinsi dapat menjadi evaluator handal RAD AMPL pada wilayah daerah pembinaannya.

Workshop berlangsung mulai dari 12 September hingga 15 September 2017 dan diikuti oleh sekitar 160 orang peserta dari perwakilan POKJA AMPL Provinsi (33 provinsi).  Peserta  provinsi terdiri dari Perwakilan Pokja AMPL Provinsi yang berasal dari  unsur  Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta didampingi oleh Tenaga Ahli Pemerintah Daerah Program Pamsimas dari masing-masing provinsi. Sedangkan peserta dari pusat berasal dari Kementerian Dalam Negeri dan lintas kementerian/lembaga penyokong program Pamsimas (Bappenas, Kemen PUPR, Kemenkes, dan Kemendes).

Workshop tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah yang ditandai dengan pemukulan gong sebanyak 5 kali. Hadir pada acara pembukaan tersebut Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II Ditjen Bina Bangda Kemendagri, A Damenta,  didampingi Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Muhammad Agus Patria, dan Kasubdit Perumahan dan Kawasan Permukiman Ditjen Bina Banda Kemendagri, Zanariah.

Pada sambutannya, Dirjen Bina Bangda menyampaikan bahwa RAD AMPL merupakan dokumen yang memberi feeding kepada Perencanaan Pembangunan Daerah. RAD AMPL harus diinternalisasikan dalam Dokumen Perencanaan Daerah (RKPD). Kata lain adalah RAD AMPL merupakan “dokumen antara” yang diinternalisasian kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Disela-sela sambutannya Dirjen Bina Bangda menyampaikan (4) empat hal penting review RAD yaitu: (1) internalisasi RAD AMPL dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan; (2) review kesesuaian dengan kewenangan berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (3) kesesuaian dengan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah; dan (4) menjalankan amanat Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Disampaikan juga oleh Dirjen Bina Bangda, RAD AMPL yang telah PERBUP baru 65 Kabupaten dari 221 Kabupaten, atau baru 35% saja. Oleh karenanya daerah diminta untuk lebih serius dalam mengawal proses legalisasi peraturan bupati RAD AMPL-nya. Kemudian, disampaikan Kemendagri telah mengeluarkan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 dan mengamanatkan agar seluruh daerah melakukan pengkinian/penyusunan RAD AMPL. Selain itu, dijelaskan oleh Dirjen Bina Bangda bahwa dengan terbitnya PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diharapkan semua pemda untuk menjalankan amanat program prioritas nasional termasuk program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).

Sama halnya dengan Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Muhammad Agus Patria mengatakan, dokumen RAD AMPL mestinya mengikat bagi Provinsi dan Kabupaten yang ada di wilayahnya.  Ia berharap Workshop ini menghasilkan pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi sesuai target Universal Access (UA) yang waktunya tinggal dua tahun lagi (2019).

about author

Link Terkait