( 07-August-2017 ) Percepat Penyusunan RDTR Di Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI), Ditjen Bina Pembangunan Daerah Adakan Rakor Pusat dan Daerah | ( 04-August-2017 ) Rapat Kerja Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 “Untuk Hutan, Lingkungan dan Perubahan Iklim Berkeadilan” | ( 04-August-2017 ) Ibu Negara Republik Indonesia Kunjungi Program Kampung Sejahtera di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang | ( 03-August-2017 ) Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Menginisiasi Rapat Kerja Percepatan Penerapan Perhutanan Sosial di Daerah | ( 03-August-2017 ) Kementerian Agraria dan Tata Ruang Gandeng Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Ditjen Sda Kementerian Pekerjaan Umum Dalam Penyelesaian Persoalan Pengelolaan Situ | ( 03-August-2017 ) Trantibumlinmas, Urusan Pemerintahan Wajib yang Menjadi Layanan Dasar |


Oleh: Ryutaro Siburian, S.STP.

(Analis Kebijakan pada Subdit Perencanaan dan Evaluas Wilayah III,

Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah,

Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri)

--

Hiruk-pikuk Pemilukada serentak yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2017 sudah terasa di seantero negeri dan menjadi berita hangat di media massa. Hal ini lumrah terjadi mengingat terdapat 7 Gubernur, 76 Bupati, dan 18 Walikota yang akan memperebutkan kursi di daerah masing-masing. Ditambah lagi, perhelatan 5 tahun sekali ini merupakan ajang bagi para tokoh untuk meraih hati rakyat, termasuk bagi petahana yang kembali ikut bertarung untuk dipilih sebagai kepala daerah.

Seluruh petahana yang maju dalam Pemilukada tahun 2017, adalah hasil Pemilukada sekitar tahun 2012, yang diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pembuktian janji-janjinya pada masa kampanye dalam bentuk program pembangunan. RPJMD disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas, sehingga sudah memuat aspirasi semua pihak sesuai dengan sumber daya yang ada dan ciri khas masing-masing daerah.

Dalam RPJMD diuraikan gambaran umum kondisi daerah (pencapaian pembangunan yang sudah diraih pada masa lalu), gambaran keuangan daerah (kondisi masa lalu dan prediksi masa yang akan datang), isu strategis (permasalahan terkini yang dihadapi daerah), rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan, hingga strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Pelaksanaan RPJMD ini sejalan dengan prinsip pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilukada yang Berkualitas

Dalam rangka mewujudkan pemilukada yang berkualitas, yakni terciptanya kepala daerah yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas, dilakuka uji publik terhadap seluruh bakal calon. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, sehingga pada saat pelaksanaan tahapan Pemilukada, telah tersedia data pencapaian RPJMD minimal untuk 3 (tiga) tahun. Hasil evaluasi ini sudah selayaknya dijadikan sebagai bahan untuk menguji kelayakan seorang petahana dipilih kembali, maupun pengetahuan bakal calon lainnya terhadap kondisi terkini atas suatu daerah.

Melalui hasil evaluasi RPJMD, maka akan diketahui target-target yang tercapai dan yang tidak tercapai oleh sang petahana.  Dalam RPJMD tersebut telah tersedia indikator-indikator, sebagai alat ukur untuk melihat pencapaian kinerja pembangunan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang diamanatkan peraturan perundangan, baik dari aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Pada aspek kesejahteraan, terdapat data yang menunjukkan angka kemiskinan, angka rata-rata lama sekolah, persentase balita gizi buruk, skor Indeks Pembangunan Manusia, dan lain-lain. Dari aspek pelayanan umum, antara lain rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah, angka kematian bayi, panjang jalan dalam kondisi baik, penanganan sampah perkotaan, Jumlah Kelompok PKK aktif, jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera, dan lain-lain. Sedangkan dari aspek daya saing antara lain persentase desa/kelurahan swasembada, angka kriminalitas, lama proses perijinan, dan lain sebagainya.

Cukup dengan melihat angka pada tahun awal masa jabatan, lalu dibandingkan dengan target dan realisasi pada tahun dilaksanakannya Pemilukada, maka seorang petahana sudah dapat dinilai track record-nya. Seperti yang disampaikan Walikota Surabaya beberapa waktu yang lalu di media massa, seorang petahana memiliki waktu 5 tahun untuk berkampanye, maka seharusnya hasil evaluasi RPJMD menjadi salah satu tolok ukur yang harus diketahui oleh seluruh rakyat. Sedangkan bagi bakal calon yang baru, hasil evaluasi ini dijadikan sebagai pembanding, apakah permasalahan daerah yang menjadi fokus perhatian atau solusi yang ditawarkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi ini, setiap orang bisa mengukur, apakah dirinya telah hidup semakin baik dalam kurun waktu 5 tahun ini, kemudian apa yang dia harapkan 5 tahun ke depan. Dengan demikian, masing-masing pemilih dapat menentukan pilihan kepada petahana atau kepada yang lain, mampu mengesampingkan “citra” para bakal calon, dan tidak menyesal di kemudian hari.

Pengawasan Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah, hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD juga dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan pengawasan sekaligus evaluasi terhadap kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah. Di samping melaksanakan tugas utama untuk mengurus rakyat dari bangun tidur sampai tidur lagi, sejak dari dalam kandungan hingga disemayamkan dalam kuburan, pemberian kewenangan kepada daerah otonom juga untuk “mempercepat” terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Pengawasan akan menjamin keserasian dan keharmonisan antara tindakan pemerintah pusat dengan tindakan pemerintah daerah, sehingga peluang bagi kreasi dan inovasi pemerintah lokal, mampu meringankan beban pemerintah pusat. Sehubungan dengan itu, capaian sasaran pembangunan daerah yang mendukung sasaran pembangunan nasional pada masing-masing aspek, seperti kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD yang semakin meningkat, jumlah investor/nilai investasi PMA/PMDN, indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pertumbuhan penduduk, tingkat pengangguran terbuka, dan fokus penilaian lain sesuai kebutuhan, yang juga terdapat dalam RPJMD, dapat dijadikan sebagai bahan untuk menilai tingkat kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundangan.

Sudah saatnya masyarakat kita disuguhkan dengan data dan fakta, bukan sekadar kemampuan mengolah kata, apalagi pencitraan. Pemilukada yang berkualitas ditentukan kapasitas rakyat yang memberikan suara. Selanjutnya, efektivitas pembangunan daerah dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan otonomi daerah, hanya terwujud jika Pemilukada melahirkan pemimpin yang mampu menjadi lokomotif pembangunan.

 

 

 

about author

Link Terkait