( 07-August-2017 ) Percepat Penyusunan RDTR Di Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI), Ditjen Bina Pembangunan Daerah Adakan Rakor Pusat dan Daerah | ( 04-August-2017 ) Rapat Kerja Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 “Untuk Hutan, Lingkungan dan Perubahan Iklim Berkeadilan” | ( 04-August-2017 ) Ibu Negara Republik Indonesia Kunjungi Program Kampung Sejahtera di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang | ( 03-August-2017 ) Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Menginisiasi Rapat Kerja Percepatan Penerapan Perhutanan Sosial di Daerah | ( 03-August-2017 ) Kementerian Agraria dan Tata Ruang Gandeng Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Ditjen Sda Kementerian Pekerjaan Umum Dalam Penyelesaian Persoalan Pengelolaan Situ | ( 03-August-2017 ) Trantibumlinmas, Urusan Pemerintahan Wajib yang Menjadi Layanan Dasar |


Ketika Nusantara berada dalam penjajahan Belanda, para tokoh pergerakan pada tanggal 28 Oktober 1928 berkumpul bersama untuk merumuskan sebuah bahasa yang akan menjadi bahasa pemersatu dan juga menjadi bahasa pengantar (lingua franca) di wilayah Nusantara. Kebutuhan bahasa nasional pada saat itu bukan saja penting bagi pemersatu suku-suku yang ada, tetapi juga memberi pesan (politik) kepada penjajah bahwa seluruh wilayah Nusantara dibawah penjajahan Belanda memutuskan untuk bersatu atas identitas bersama (nasional) dan memiliki tekad, mimpi dan perjuangan yang sama dalam memperjuangkan kemerdekaan (kedaulatan) tanpa syarat.

Kebijakan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama (perjuangan) pada era prakemerdekaan tentu berbeda semangatnya dalam konteks kekinian (era globalisasi). Ketika perjuangan fisik telah selesai maka perjuangan yang lebih berat adalah menjaga kedaulatan sebuah bangsa dalam masuknya pengaruh budaya asing yang dapat merusak jati diri bangsa kita. Mengapa para pemuda-pemudi menjadikan bahasa Indonesia sebagai pemersatu tentunya bahasa sebagai identitas identitas nasional telah menjadi filosofi kebudayaan yang membentuk nilai, watak dan sifat masyarakat Indonesia yang majemuk dan toleran.  

Praktek penggunaan bahasa nasional dalam berbagai aspek bukan saja bagian dari kebijakan untuk menjaga, melindungi dan melestarikan bahasa nasional sebagai identitas kebangsaan, tetapi juga sebagaimana pandangan Bernard Berelson dan Gary A. Steiner, bahwa komunikasi adalah transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya. Maka momentum Revolusi Mental dalam konteks Kedaulatan bahasa tentunya bukan sekedar kewajiban menggunakan bahasa nasional di buku-buku pelajaran atau kegiatan formal kenegaraan saja, tetapi kedaulatan bahasa sesungguhnya terletak pada keinginan dan kemauan yang kuat oleh para pemimpin bangsa, pelaku ekonomi, guru, pebisnis, dunia perfileman,  dan semua kalangan untuk menggunakan bahasa nasional (Indonesia), dalam berbagai interaksi kebudayaan, dan produk-produk kreatifitas yang dihasilkannya.

Tetapi sayangnya, di sana sini masih banyak praktiknya penggunaan bahasa asing yang masih begitu dominan digunakan dari pada bahasa nasional, seolah-olah penggunaan bahasa asing lebih artikulatif, efektif dan efisien. Tentu ini menjadi catatan semua fihak untuk terus mendorong penggunaan bahasa nasional sebagai identitas kebudayaan di semua aspek kehidupan, dan menjadikan bahasa Indonesia memiliki tempat istimewa di republik ini. Tidak dipungkiri ini terjadi karena derasnya budaya asing yang masuk baik melalui film, lagu, talkshow, talentshow dan sejenis seharusnya disikapi dengan bijak karena terbukti budaya dan bahasa asing tersebut dengan begitu cepat meresap bagi generasi muda saat ini.  Dalam praktek interaksi kebudayaan tentunya tidak dapat dipungkiri pengaruh dari kebudayaan asing tersebut memengaruhi praktik pengunaan bahasa Indonesia dan terjadinya pencampuran bahasa yang seharusnya tidak perlu terjadi. Sebagaimana contoh di dalam talentshow yang ditayangkan di televisi swasta seorang finalis memanggil juri yang akan dipilihnya melatih suaranya dengan panggilan "coach", bukan pelatih. Contoh kecil ini tentunya banyak terjadi dalam praktik budaya pop dan dunia industry, kita masih melihat bagaimana bahasa asing seringkali lebih banyak digunakan untuk memaknai sesuatu, dan itu dipraktekkan secara terbuka oleh berbagai kalangan masyarakat di Indonesia.  

Tentunya ini menjadi keprihatinan bersama, Indonesia yang kaya ragam budaya dan ragam bahasa nyatanya takluk terhadap kebudayaan dan bahasa asing. Bukankah bahasa adalah ekspresi budaya? Bukankah kita seringkali mengatakan betapa pentingnya menjaga kearifan (bahasa) lokal? Bukankah semakin maju budaya maka semakin kaya bahasanya? Jika bahasa Indonesia jarang sekali digunakan dalam, maka menjadi pertanyaan bagi kita apakah kita sedang mendorong dan membangun kebudayaan Indonesia lebih maju atau malah menjadikannya sebagai bahasa pengantar (lingua franca) saja?

Seharusnya yang harus dilakukan adalah mendorong penggunaan bahasa Indonesia dan juga bahasa-bahasa daerah yang kaya akan makna untuk digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, baik di dalam dunia hiburan, pencari bakat, film, iklan, dan produk kreatif lainnya dan salah televisi dapat digunakan sebagai salah satu cara mendorong semangat revolusi bahasa menjadi semangat nasionalisme kita.

Kedaulatan yang sesungguhnya

Langkah penggunaan bahasa nasional dalam berbagai produk komunikasi dan produk budaya modern  tentunya  wujud dari  kedaulatan  komunikasi  yang dicita-citakan oleh pemuda-pemudi pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai sumpah setia dan sumpah abadi bagaimana kita menjadikan bahasa nasional sebagai identitas kebudayaan. Semua fihak tentunya dapat memberikan kontribusi yang nyata bagaimana menguatkan kembali identitas bangsa kita yang sepertinya kehilangan jatidirinya dalam virus budaya asing yang begitu mendominasi.

Jokowi dengan revolusi mentalnya tentunya mendorong secepat mungkin untuk menjadikan praktik bahasa nasional kita sebagai identitas bangsa yang tercermin dalam berbagai produk kumonikasi dan produk budaya saat ini. Kita tentunya menginginkan bahwa bahasa nasional menjadi begitu dihargai di negeri sendiri tanpa harus bersikap ekstrim terhadap praktek bahasa asing yang memang sudah menjamur. Praktik ini dalam prosesnya tentunya dapat mengikis rasa minder, kurang gaul, dan kurang pede bagi generasi saat ini yang lebih nyaman dengan berbahasa dan istilah asing yang sering mereka gunakan dalam setiap interaksi dan produk budaya. Revolusi mental dalam konteks bahasa tentunya upaya dalam mengembalikan bukan saja bahasa nasional sebagai bahasa utama dan pemersatu, tetapi juga bagaimana menumbuhkan di dalam diri setiap para generasi bahwa bahasa nasional (Indonesia) tidak kalah majunya dari bahasa asing yang ada.

Maka momentum 28 Oktober sebagai hari bahasa nasional tentunya menjadi sikap nasionalisme kita untuk melihat kembali perjuangan nenek moyang kita dalam merumuskan bahasa nasional sebagai identitas nasional dan juga wujud kedaulatan bahasa di seluruh wilayah Nusantara. 

Oleh : Arif Rahman

Bagian Perencanaan

Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

 

 

 

 

about author

Link Terkait