( 05-April-2017 ) Pasca Rakortek, Ditjen Bina Bangda Lakukan Asisten dan Supervisi | ( 10-April-2017 ) Sinergi Kementerian/Lembaga dan Pemda, Tangerang beserta masyarakat dalam Pilot Project Kampung Sejahtera di Desa Kohod | ( 17-March-2017 ) Harmonisasi Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Urusan Pemerintah Konkuren | ( 10-March-2017 ) Rapat Persiapan Kunjungan Ibu Negara di Kampung Pintu Air, Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. | ( 07-March-2017 ) Bambang Brodjonegoro:Rakortek Pembangunan Langkah Awal Menyusun Rencana Kerja Pemerintah | ( 05-March-2017 ) Mendagri Hadiri Rakortek Pembangunan Regional 2 di Makassar |

Abstrak :

Dengan telah diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat masih perlu dioptimalkan. Salah satu isu penting dalam pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pembangunan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Implikasi dari lahirnya UU baru, maka sederet peraturan perundangan terkait lainnya perlu disesuaikan. Dalam hal ini, pengalaman dalam implementasi peraturan perundangan yang telah ada selama ini, perlu dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan yang akan disempurnakan.

 

Keyword :

kesulitan daerah dalam menyusun rencana pembangunan adalah bukti belum dilakukannya pengendalian dan evaluasi yang baik dan benar.”

 

PENDAHULUAN

Tanggal 21 Oktober 2016 yang lalu, genap 6 (enam) tahun Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 diundangkan. Secara normatif, tujuan dari lahirnya peraturan ini adalah meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, dengan sasaran terwujudnya rencana pembangunan nasional dan daerah yang terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Bagaimana implementasi Permendagri tersebut saat ini?

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Adapun tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional yang diamanatkan oleh UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah: (1) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 mengamanatkan bahwa Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi dan antarkabupaten/kota dan menyampaikan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri.

ANALISIS

Dari pernyataan peraturan perundangan di atas, dapat dirumuskan alat ukur untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Namun untuk mempersingkat tulisan ini, dapat diambil 3 (tiga) point saja, yaitu:

  1. Kepedulian dan Kepatuhan terhadap perencanaan pembangunan daerah;
  2. Kompetensi aparatur dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah;
  3. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Kondisi ketiga indikator di atas saat ini, dapar diuraikan sebagai berikut:

  1. Dari serangkaian konsultasi yang dilakukan pemerintah daerah ke Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, diketahui bahwa permasalahan perencanaan pembangunan daerah tidak banyak bergerak dari 5 (lima) tahun yang lalu, antara lain: (a) kesulitan dalam memperoleh data, (b) kesulitan merumuskan indikator (baik output maupun outcome); (3) in-konsistensi perencanaan dan penganggaran; (4) kurangnya pengetahuan dan pemahaman aparatur maupun pimpinan; serta (5) kemauan pimpinan daerah maupun perangkat daerah dalam menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Selain itu, berdasarkan pengamatan pada saat Pertemuan Koordinasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten/Kota Tahun 2016 pada tanggal 29 Agustus s.d 1 September 2016 di Yogyakarta, diperoleh gambaran dari pemaparan 11 provinsi di wilayah Kalimantan dan Sulawesi, hanya Provinsi Kalimantan Timur yang memaparkan pencapaian sasaran dan outcome RPJMD dan RKPD, selebihnya masih menyampaikan kesulitan dan kendala dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi RPJMD dan RKPD.
  2. Berdasarkan data dalam APBD Tahun 2016 pada 11 Provinsi di wilayah Kalimantan dan Sulawesi, diperoleh gambaran anggaran beberapa urusan pemerintahan sebagai berikut:

No.

Provinsi

Total APBD

(Juta Rp)

Anggaran Bidang Urusan (%)

 

Lingkungan Hidup

Sosial

Penanaman Modal

Otonomi Daerah

 1. 

Kalimantan Barat

4.781.612,67

0,40

0,51

0,30

57,27

 2.

Kalimantan Selatan

5.209.047,13

0,76

1,07

0,34

44,26

 3.

Kalimantan Tengah

4.224.575,25

0,43

1,24

0,35

43,59

 4. 

Kalimantan Timur

11.096.924,31

0,36

0,59

0,22

50,46

 5.  

Kalimantan Utara

2.728.279,90

1,25

0,69

1,02

50,05

 6.  

Sulawesi Utara

3.060.766,55

0,33

1,25

0,61

52,25

 7. 

Gorontalo

1.693.867,01

0,65

1,86

0,59

44,18

 8.  

Sulawesi Tengah

3.397.081,04

0,61

0,69

0,61

43,54

 9.  

Sulawesi Barat

2.152.027,87

1,76

0,47

0,45

43,40

 10. 

Sulawesi Tenggara

2.768.762,50

0,48

0,52

0,25

49,80

 11. 

Sulawesi Selatan

6.715.571,78

0,26

0,67

0,31

58,38

Sumber : Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional (Pasal 258 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014. Memperhatikan data yang disajikan di atas, perlu kiranya dilakukan evaluasi secara menyeluruh tentang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, mengingat banyak bidang urusan yang hanya didanai kurang dari 1 (satu) persen dari total APBD.

 

  1. Dari 9 (sembilan) provinsi yang melaksanakan Pemilukada Gubernur pada tahun 2015, terdapat 2 (dua) provinsi yang menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD-nya melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, yaitu 6 bulan setelah pelantikan kepala daerah. Selanjutnya, dari 11 (sebelas) provinsi di wilayah Kalimantan dan Sulawesi, hanya 2 (dua) provinsi yang menyampaikan hasil evaluasi RKPD Tahun 2015 kepada Menteri Dalam Negeri, yaitu Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah belum maksimal untuk mendorong terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Dalam era desentralisasi seperti sekarang ini, dimana kepala daerah/wakil kepala daerah, tidak berbeda dengan presiden, dipilih oleh rakyat, maka satu-satunya pemersatu pembangunan daerah dan nasional adalah rencana pembangunan yang selaras dan sinergi, yang dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh aparatur, dan diawasi oleh seluruh pemangku kepentingan.

Salah satu penyebab belum maksimalnya hasil yang diperoleh sebagaimana diuraikan di atas, adalah belum optimalnya pembinaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, baik dari sisi kelembagaan maupun kapasitas aparatur pelaksananya. Sesuai dengan tingkatan pemerintahan, kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi telah diamanatkan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Pengendalian dan evaluasi yang harus dilaksanakan meliputi:

  1. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
  2. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
  3. Evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah.

Belum optimalnya kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, kesulitan dalam penyusunan rencana pembangunan dan kebingungan mengukur hasil pelaksanaan pembangunan, adalah bukti bahwa pengendalian dan evaluasi belum menjadi kebutuhan penyelenggara pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Pengalaman selama 6 (enam) tahun implementasi Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, menunjukkan bahwa faktor penyebab yang utama adalah belum optimalnya pembinaan oleh pemerintah pusat kepada provinsi maupun pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, dan keengganan pemerintah daerah untuk mengubah perilaku.

Perpindahan pejabat/staf antar organisasi yang tidak diiringi dengan pelatihan yang berjalan secara reguler, menyebabkan semakin menurunnya kompetensi aparatur di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Sementara disisi lain, pengendalian dan evaluasi adalah budaya yang belum menjadi kebutuhan dalam masyarakat maupun organisasi pemerintah. Menyusun kegiatan berdasarkan manfaat belum menjadi kebutuhan, paradigma “bagi-bagi kue” dan “menghabiskan anggaran” masih begitu kental.

 

STRATEGI OPTIMALISASI

Oleh karena itu, dibutuhkan strategi untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah melalui peningkatan kapasitas aparatur yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai Pembina yaitu Direktorat PEIPD pada khususnya, dengan menjadikan organisasi sebagai “tempat pembelajaran”, dan melaksanakan tugas dan fungsi organisasi dengan sesungguhnya. Tugas, fungsi, dan strategi Ditjen Bina Bangda terhadap provinsi dan Bappeda Provinsi terhadap kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah dapat dipetakan sebagai berikut:

 

1. Pengendalian Perumusan Kebijakan RPJPD

Tugas dan Fungsi

Strategi Optimalisasi

Ket

  • pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  • mencakup perumusan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.
  • mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan RPJPD, telah mengacu pada RPJPN dan berpedoman pada RTRW masing-masing, serta memperhatikan RPJPD dan RTRW daerah lainnya

Ditjen Bina Bangda/Bappeda Provinsi memantau:

  • Ø Penyajian rancangan awal
  • Ø Penyajian rancangan
  • Ø Musrenbang
  • Ø Penyajian rancangan akhir

 

 

X

X

X

Meminta dokumen dan menganalisis rancangan awal, rancangan, dan rancangan akhir secara lengkap

X

Memetakan sasaran pokok (indikator dan target impact) RPJPD seluruh Indonesia dan membandingkannya dengan nasional

X

Catatan:

Hingga saat ini, masih terdapat beberapa kabupaten/kota di wilayah Kalimantan dan Sulawesi yang belum memiliki RPJPD. Secara umum Perda RPJPD yang ada saat ini belum sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

 

2. Pengendalian Perumusan Kebijakan RPJMD

Tugas dan Fungsi

Strategi Optimalisasi

Ket

  • pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  • mencakup perumusan visi, misi, sasaran dan indikator kinerja daerah, strategi dan kebijakan, serta program dan pendanaan
  • Mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah berpedoman pada RPJPD dan RTRW masing-masing, mengacu pada RPJMN dan memperhatikan RTRW daerah lainnya

Ditjen Bina Bangda/Bappeda Provinsi memantau:

  • Ø Penyajian rancangan awal
  • Ø Penyajian rancangan
  • Ø Musrenbang
  • Ø Penyajian rancangan akhir

 

 

X

X

X

Meminta dokumen dan menganalisis rancangan awal, rancangan, dan rancangan akhir secara lengkap

±

Mengevaluasi sasaran RPJMD dan membandingkannya dengan RPJPD (indikator dan target impact)

X

Memetakan program, indikator dan target outcome

±

Catatan:

Keterlibatan pembina dalam pengendalian perumusan kebijakan RPJMD saat ini hanya pada saat Musrenbang dan Evaluasi Rancangan Perda. Dalam pelaksaan Musrenbang RPJMD, belum diikuti dengan kegiatan bedah dokumen secara maksimal, sehingga hasil evaluasi rancangan Perda tentang RPJMD dalam Bentuk Surat Keputusan Menteri dan Surat Keputusan Gubernur, hingga saat ini masih memuat rekomendasi terkait dengan sistematika, dasar hukum penyusunan, data yang belum akurat atau tabel yang kurang lengkap. Sehingga dirasakan kurang menggigit, belum menyentuh substansi utama perencanaan, misalnya benang merah dari permasalahan pembangunan hingga program pembangunan.

 

3. Pengendalian Perumusan Kebijakan RKPD

Tugas dan Fungsi

Strategi Optimalisasi

Ket

  • pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
  • mencakup perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah program, kegiatan dan pagu indikatif.
  • mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD masing-masing dan mengacu pada RKP.

Ditjen Bina Bangda/Bappeda Provinsi memantau:

  • Ø Penyajian rancangan awal
  • Ø Penyajian rancangan
  • Ø Musrenbang
  • Ø Penyajian rancangan akhir

 

 

X

X

X

Meminta dokumen dan menganalisis rancangan awal, rancangan, dan rancangan akhir secara lengkap

±

Mengevaluasi hasil evaluasi RKPD sampai dengan tahun lalu (program dan kegiatan)

±

Mengevaluasi sasaran tahunan yang dimuat dalam RKPD dan membandingkannya dengan RPJMD (indikator dan target impact)

X

Mengevaluasi outcome program yg dimuat dalam RKPD dan membandingkannya dengan RPJMD (indikator dan target) untuk tahun berkenaan

X

Memetakan indikator dan target output kegiatan

X

Catatan:

Keterlibatan pembina dalam pengendalian perumusan kebijakan RKPD saat ini hanya pada saat Musrenbang RKPD dan masih sebatas seremonial, belum diikuti dengan kegiatan bedah dokumen secara maksimal, sehingga inkonsistensi program, kegiatan, indikator, dan target antardokumen masih menjadi hal yang mudah ditemukan.

 

4. Evaluasi Raperda RPJPD & RPJMD

Tugas dan Fungsi

Strategi Optimalisasi

Ket

  • Evaluasi Raperda RPJPD untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN dan RTRW, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
  • Evaluasi Raperda RPJMD untuk:
  • Ø menguji teknis penyusunan dan konsistensi substansi materi dokumen;
  • Ø menguji konsistensi dengan kebijakan yang tercantum dalam RPJPD dan RTRW;
  • Ø memastikan telah memperhatikan RPJMN; dan
  • Ø keselarasan dengan RPJMD serta RTRW lainnya.

Melakukan evaluasi Raperda bab demi bab, row by row untuk matrik

±

Memetakan substansi yang diuji konsistensi dan keselarasannya

±

Mengundang K/L untuk FGD dan pada saat evaluasi

±

Memberikan rekomendasi yang detil dan teknis

Melakukan klarifikasi Perda secara detil sebagaimana rekomendasi yang disampaikan

±

Catatan:

Evaluasi rancangan perda RPJPD atau RPJMD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat permohonan oleh kepala daerah diterima secara lengkap dengan lampirannya. Oleh karena itu, terdapat waktu yang cukup bagi anggota Tim Evaluasi untuk menelaah, menganalisis dokumen, sehingga diperoleh temuan yang perlu diklarifikasi pada saat rapat evaluasi dengan daerah yang bersangkutan. Dengan demikian akan dihasilkan rekomendasi yang berbobot dan menjadi pedoman daerah dalam meningkatkan manfaat pembangunan.

 

5. Pengendalian Pelaksanaan RKPD

Tugas dan Fungsi

Strategi Optimalisasi

Ket

  • memastikan bahwa prioritas pembangunan, program dan kegiatan RKPD telah dipedomani KUA-PPAS dalam rangka penyusunan R-APBD.
  • memastikan pencapaian target kinerja dan anggaran RKPD melalui pelaksanaan APBD.

Menyurati daerah untuk menyampaikan Pergub RKPD sesuai dengan ketentuan

±

Monev ke daerah untuk memperoleh KUA-PPAS

X

Membandingkan substansi RKPD dengan KUA-PPAS

X

Menyampaikan hasil pengendalian pelaksanaan

X

Pembahasan R-APBD di Ditjen Keuda difokuskan pada kesesuaian antara R-APBD dengan RKPD.

X

Membahas realisasi output dan anggaran RKPD Semester I tahun berjalan

X

Catatan:

RKPD merupakan pedoman penyusunan KUA-PPAS dalam rangka menyusun R-APBD. Dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perlu dilakukan pemetaan kebijakan dan prioritas pembangunan, serta program dan kegiatan antara RKPD dengan KUA-PPAS

 

6. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD

Tugas dan Fungsi

Strategi Optimalisasi

Ket

  • pemantauan dan supervisi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan daerah.
  • menjamin tercapainya target kinerja program dan kegiatan pembangunan daerah.
  • dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dengan menggunakan laporan pelaksanaan RKPD Semester I tahun berjalan (tahun n-1)

Menyurati daerah agar menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD paling lambat bulan Maret

±

Membandingkan antara indikator dan target sasaran RPJMD (impact) dengan realisasi capaian RKPD tahun lalu

X

Membandingkan antara indikator dan target program RPJMD (outcome) dengan realisasi capaian RKPD tahun lalu

X

Memberikan rekomendasi dalam rangka pencapaian sasaran dan program RPJMD untuk ditindaklanjuti gubernur dalam RKPD tahun rencana (tahun n)

X

Catatan:

Daerah wajib melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi Renja-PD. Kegiatan ini belum difasilitasi secara maksimal, sehingga hanya sedikit daerah yang melaksanakannya, itupun belum mampu dilakukan dengan baik, hanya sekedar melaksanakan kewajiban.

 

7. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD

Tugas dan Fungsi

Strategi Optimalisasi

Ket

  • pemantauan dan supervisi realisasi pencapaian sasaran dan target kinerja pembangunan jangka menengah daerah.
  • menjamin agar sasaran dan target kinerja pembangunan jangka menengah daerah tercapai.
  • dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan laporan evaluasi hasil RKPD.

Menerima hasil pengendalian pelaksanaan RPJMD dari Gubernur bersamaan dengan penyampaian Pergub RKPD

±

Membandingkan antara indikator dan target sasaran RPJMD (impact) dengan realisasi capaian RKPD tahun lalu

X

Membandingkan antara indikator dan target program RPJMD (outcome) dengan realisasi capaian RKPD tahun lalu

X

Memberikan rekomendasi dalam rangka pencapaian sasaran dan program RPJMD untuk ditindaklanjuti gubernur dalam RKPD tahun rencana (tahun n)

X

Catatan:

Hasil pelaksanaan RPJMD diperoleh berdasarkan pelaksanaan RKPD setiap tahun. Hingga saat ini hasil evaluasi RPJMD masih lebih dominan permasalahan dari sisi dokumen yang kurang baik, belum mengarah pada pencapaian outcome maupun impact yang tercantum dalam Perda tentang RPJMD.

 

8. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJPD

Tugas dan Fungsi

Strategi Optimalisasi

Ket

  • pemantauan dan supervisi realisasi pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.
  • menjamin agar sasaran pembangunan jangka panjang daerah tercapai.
  • dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 20 (duapuluh) tahun dengan menggunakan laporan evaluasi hasil RPJMD.

Menerima hasil pengendalian pelaksanaan RPJPD dari Gubernur bersamaan dengan penyampaian Raperda RPJMD

±

Membandingkan antara target sasaran pokok RPJPD untuk setiap periode dengan realisasi pencapaian RPJMD

X

Memberikan rekomendasi dalam rangka pencapaian sasaran pokok RPJPD untuk ditindaklanjuti gubernur dalam RPJMD yang akan di evaluasi

±

Memberikan saran kepada Bappenas dalam rangka pencapaian sasaran pokok RPJPN untuk ditindaklanjuti dalam RPJMN

X

Catatan:

Sasaran pokok yang tercantum dalam RPJPD pada umumnya sulit diukur, masih bersifat kualitatif, sehingga hasil evaluasi RPJPD setiap akhir periode RPJMD belum mampu menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah.

 

9. Strategi Pendukung

Tugas dan Fungsi

Strategi Optimalisasi

Ket

  • Keseluruhan tugas dan fungsi

Melakukan Bintek, Workshop, TOT bagi aparatur di lingkungan Direktorat PEIPD

±

Meningkatkan pemahaman staf terhadap matrik

±

Membuat worksheet sebagai pendukung evaluasi

X

Menganalisis dokumen rencana secara bab per bab, row by row

±

Catatan:

Untuk memberikan pembinaan yang baik, dibutuhkan aparatur yang memiliki mental yang baik dan memiliki jiwa seni dalam memimpin

 

 
 

Keterangan:

√ = sudah dilakukan, ± = sudah tetapi belum optimal, X = belum dilakukan

 

 

 

 

 

 

 KESIMPULAN

  1. Pengendalian dan evaluasi menjadi kalimat yang umum diketahui hampIr semua orang, namun apabila terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, “apa yang dikendalikan” dan apa yang dievaluasi” masih abstrak dan belum merupakan kebutuhan.
  2. Evaluasi semakin penting dilakukan pada era “kesulitan keuangan daerah” saat ini, mengingat masih banyak program dan kegiatan yang bersifat “warisan masa lalu”, tidak berdasarkan “output” atau “outcome” yang member manfaat kepada masyarakat.
  3. Optimalisasi dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu segera dilakukan, agar generasi saat ini mewariskan suatu sistem yang lebih baik bagi generasi yang akan datang.

 

 

about author

Link Terkait