Dekonsentrasi Pelaporan DAK


Latar Belakang

DAK sejak dialokasikan pertama kali pada tahun 2003 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, baik dari besaran alokasi maupun dari cakupan bidang dan kegiatan yang didanai dari DAK. Dengan melihat perkembangan DAK dan jumlah bidangnya semakin bertambah belum dapat diimbangi dengan jumlah pelaporan pelaksanaan yang masuk ditingkat pusat.
Sejalan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan melalui kelembagaan ditingkat provinsi sekaligus sebagai upaya dalam melaksanakan pengendalian pelaporan dan evaluasi pelaksanaan DAK sejalan dengan pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan dan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksana Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Guna mendukung hal tersebut Menteri Dalam Negeri dalam hal ini, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada Tahun Anggaran 2012 melimpahkan urusan tersebut melalui mekanisme dekonsentrasi kepada 32 (tiga puluh dua) Provinsi.

 

Tujuan

Secara umum, kerangka tujuan pelaksanaan Dekonsentrasi Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program DAK, Ditjen Bina Bangda meliputi:

  1. Pembentukan organisasi pelaksana ditingkat provinsi yang beranggotakan wakil-wakil dari Bappeda, Biro Administrasi Pembangunan/sebutan lain, satuan kerja pengelola keuangan daerah, dan SKPD terkait;
  2. Melakukan koordinasi dengan organisasi pelaksana pusat dan kabupaten/kota melalui forum koordinasi;
  3. Melakukan pemantauan dan evaluasi teknis pelaksanaan DAK;
  4. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan laporan pemantuan teknis pelaksanaan DAK dari SKPD provinsi dan laporan yang diterima dari Bupati/Walikota;
  5. Menyampaikan laporan hasil pemantauan teknis pelaksanaan DAK dan rekomendasi kebijakan;
  6. Bersama-sama dengan Tim Pusat untuk melakukan pendataan dan verifikasi serta validasi data DAK sarana dan prasarana pemerintahan di daerah;

 

Sasaran

Adapun sasaran dari kegiatan Dekonsentrasi Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program DAK, Ditjen Bina Bangda meliputi:

  1. Terbentuknya Tim Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan Dan Evaluasi DAK di tingkat provinsi/Tim Pokja Provinsi;
  2. Meningkatnya peran Kelembagaan Provinsi dalam Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan DAK di Kabupaten/Kota;
  3. Teridentifikasinya pelaksanaan DAK di daerah tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan penetapan alokasi DAK dan petunjuk teknis masing-masing bidang DAK;
  4. Tersusunnya pemetaan permasalahan dan evaluasi pelaksanaan DAK pada masing-masing Kabupaten/Kota ditingkat provinsi ;
  5. Meningkatnya laporan pelaksanaan DAK di daerah;
  6. Tersusunnya laporan triwulanan dan laporan akhir DAK perbidang seluruh kab/kota yang mendapatkan alokasi DAK dikoordinasikan melalui Tim Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan Dan Evaluasi DAK Provinsi/Tim Pokja Provinsi;
  7. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK di Kabupaten/Kota.

 

 

 


Print Friendly and PDF


[ Download PDF ]