Dekonsentrasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil


Latar Belakang

Pengelolaan sumberdaya di wilayah laut tentunya mencakup wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang lokasinya bisa berada di wilayah yang merupakan satu kawasan pada satu batas administratif maupun yang melintas batas wilayah administratif (antar kabupaten/kota dan antar provinsi). Sehingga hal ini memberikan peluang kepada daerah untuk bekerjasama antar wilayah dalam pengelolaan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan perekonomian daerah.  Sebagai contoh, hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa provinsi yang memiliki inisiasi untuk sepakat melaksanakan pengelolaan sumber daya di wilayah laut secara terpadu dan berkelanjutan dengan provinsi di sekitarnya namun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal yang antara lain disebabkan oleh lemahnya kelembagaan dan koordinasi antar SKPD, antar provinsi dengan kabupaten/kota dan antar provinsi yang bertetangga.
Melihat permasalahan kelembagaan dan koordinasi tersebut, diperlukan intervensi Pemerintah untuk mendorong optimalisasi pembangunan daerah yang terpadu dan berkelanjutan melalui kerjasama antar daerah. Dalam hal ini peranan Kemendagri sangat signifikan fungsinya sebagai fasilitator, koordinator, dinamisator dan stabilisator yang menjembatani pemenuhan kebutuhan lembaga sektoral dan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Agar peran pembinaan dan pengawasan ini dapat berjalan, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi, pemerintah memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk menjalankan kewenangan pusat.

Sejalan dengan hal tersebut, maka kebijakan penyelenggaraan dekonsentrasi Ditjen Bina Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2012 salah satunya adalah kegiatan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan P3engembangan Wilayah Pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

 

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  3. UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
  6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2012;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2011 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011;

 

Tujuan

  1. Memfasilitasi terwujudnya penguatan peran Provinsi dalam mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinergikan program/kegiatan baik dalam satu wilayah maupun antar wilayah (interkonektiviti) dalam pengelolaan dan pengembangan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dengan mengacu pada sumber pendanaan, baik APBD, APBN, dan sumber lain yang sah
  2. Memfasilitasi terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang mengintegrasikan matra darat dan matra laut yang terpadu dan berkelanjutan dalam keutuhan wilayah NKRI;
  3. Mendorong terwujudnya penguatan kelembagaan dan koordinasi dalam pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil melalui inovasi dan kreatifitas kerjasama pengelolaan antar daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah.

 

Sasaran

  1. Meningkatnya penguatan peran Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah;
  2. Terjalinnya keterkaitan antar wilayah dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
  3. Terwujudnya  perencanaan pembangunan daerah yang mengintegrasikan matra darat dan matra laut yang terpadu dan berkelanjutan dalam keutuhan wilayah NKRI;
  4. Menguatnya kapasitas kelembagaan dan koordinasi dalam pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil melalui inovasi dan kreatifitas kerjasama pengelolaan antar daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah.

 

Kegiatan

Lingkup Kegiatan Dekonsentrasi Fasilitasi Penguatan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil, antara lain:

  1. Rapat Koordinasi Fasilitasi Penguatan Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan dan pengembangan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Pusat dan Daerah Provinsi termasuk dengan kabupaten/kota;
  2. Pembentukan dan Rapat Koordinasi Tim Pokja Provinsi dan antar Provinsi; Monitoring dan Evaluasi;
  3. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan yang terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif (output, outcome).

 

 


Print Friendly and PDF


[ Download PDF ]