( 31-August-2018 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Serahkan Bantuan untuk Korban Gempa Bumi di Lombok | ( 10-August-2018 ) Selamat Tim Basket Ditjen Bina Pembangunan Daerah! | ( 07-August-2018 ) Pemerintah Jajaki Peluang Kerja Sama untuk Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral | ( 03-August-2018 ) Reuni Ditjen Bina Bangda: Napak Tilas dari Merdeka Utara, Keramat Raya, hingga Kalibata | ( 02-August-2018 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Dukung Kerja Sama Investasi antara Badan Koordinasi CSR Nasional (BKCN) dengan Korea Sinzisikin Association (KSA) | ( 19-July-2018 ) Inilah Pemenang Bangda Cup 2018 |


SERANG, BANTEN – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri melakukan uji publik aplikasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk provinsi Banten yang diselenggarakan selama empat hari, sejak Selasa, (5/6/2018) hingga Kamis, (8/6/2018) di Hotel Horison Ultima Ratu, Serang Banten.

Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Diah Indrajati pada sambutannya mengatakan bahwa kegiatan uji publik tersebut merupakan bagian dari tahapan pembangunan aplikasi RKPD yang telah diinisiasi oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah sejak tahun 2017 lalu, tepatnya sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

“Penerbitan Permendagri 86 Tahun 2017 tersebut yang sekaligus merupakan pengganti dari Permendagri 54 Tahun 2010, kami anggap sebagai momen yang tepat untuk dapat merealisasikan pembangunan aplikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokrenda) yang merupakan bagian integral dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), di mana salah satu aplikasinya adalah RKPD dan aplikasi RPJMD,” jelas Diah.

Lebih lanjut, Diah mengatakan kedua aplikasi tersebut dibangun secara simultan agar proses pembangunannya dapat segera dituntaskan dengan tetap berpedoman pada aturan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih serta sasaran pembangunan nasional ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Melalui aplikasi RKPD, Diah berharap pemerintah daerah dapat menyusun dokumen RKPD secara holistik dan terpadu lintas Organisasi Perangkat Daerah untuk menyelesaikan permasalahan publik melalui intervensi program dan kegiatan. Selain itu, aplikasi RKPD juga akan memudahkan daerah dalam berkontribusi dalam menyukseskan program pembangunan nasional melalui proses tagging indikator program prioritas nasional yang menjadi kewenangannya.

Provinsi Banten dipilih sebagai lokasi pertama uji publik aplikasi RKPD lantaran provinsi Banten telah memanfaatkan beragam aplikasi perencanaan pembangunan daerah. Ke depannya secara bertahap aplikasi-aplikasi tersebut akan diintegrasikan dengan aplikasi RKPD. Hal ini dimaksudkan agar penyusunan rencana pembangunan daerah di seluruh Indonesia dapat dilakukan secara sinergis dan terpadu, sehingga dapat terwujud pencapaian sasaran pembangunan nasional yang merupakan sigma dari pencapaian sasaran pembangunan daerah. [Mahfud Achyar]

about author

Link Terkait