DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tjahjo Kumolo: Kota Cerdas Jadi Solusi Permasalahan Kota

Dipublikasikan oleh : MA

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membuka acara “Gerakan Menuju 100 Smart City 2019” pada Rabu, (15/5/2019) di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk, Jakarta.

Pada sambutannya, Mendagri mengatakan gerakan menuju 100 smart city telah dilaksanakan secara bertahap sejak 2017 di 75 kota/kabupaten seluruh Indonesia melalui pendampingan penyusunan masterplan smart city. “Tahun ini kembali dilanjutkan dengan memilih 25 kota/kabupaten yang menjadi target gerakan menuju smart city,” kata Tjahjo.

Lebih lanjut, Tjahjo menjelaskan smart city atau yang biasa disebut dengan istilah “kota cerdas” bukan hanya fokus terhadap penerapan teknologi informasi melainkan juga fokus untuk peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik. Penerapan kota cerdas juga perlu memperhatikan kondisi karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakat, serta perlu inovasi dan keterbukaan mengingat pemerintah kota perlu melibatkan semua komponen untuk bersinergi melakukan gerakan menuju 100 smart city.

Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina umum penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, mendukung gerakan menuju 100 smart city lantaran sejalan dengan amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaran pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, peran masyarakat, dan daya saing daerah.

Melalui kota cerdas, Tjahjo berharap dapat menjawab persoalan dan tantangan kota yang semakin menderu seperti tingginya laju pertumbuhan penduduk perkotaan, tingginya tingkat kemacetan lalu lintas, perubahan iklim, bencana alam, kemiskinan, dan kriminalitas.

Selain itu, Tjahjo juga menyoroti tantangan lain pembangunan perkotaan di Indonesia seperti minimnya pembangunan sistem informasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pembangunan kota masih belum sepenuhnya memperhatikan rencana tata ruang wilayah, pembangunan daerah belum memperhatikan untuk peningkatan daerah namun cenderung bersifat rutinitas, serta perencanaan pembangunan belum dilakukan secara terpadu antara spasial, aspasial, dan finansial. “Kota cerdas diharapkan dapat menangani seluruh isu permasalahan kota dan kebutuhan masyarakat di wilayah kota tersebut,” imbuh Tjahjo.

Guna mendorong implementasi kota cerdas di 100 kabupaten/kota, pemerintah pusat khususnya Kemendagri, mendorong terlaksananya pengembangan kota cerdas dengan menerapkan empat strategi, yaitu  mendorong pengembangan penerapan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, baik dari sisi perencanaan maupun penganggaran; penyusunan Perda dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan terlebih dahulu menyusun dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perencanaan Pembangunan; mendorong perencanaan pembangunan kota agar dalam proses penyusunan dokumen rencana pembangunannya dilakukan analisis yang komprehensif dan berbasis pada data dan informasi yang terkini dan akuntabel sebagai amanat Permendagri No. 86 Tahun 2017; serta mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan penyelesaian Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Daerah dalam rangka mendukung pengembangan kota cerdas berbasis tata ruang.

“Saya ingin menghimbau para kepala daerah beserta jajarannya agar dapat segera mengambil langkah-langkah strategis untuk dapat mendorong segera terlaksananya pengembangan kota cerdas di 100 kabupaten/kota di seluruh Indonesia sebagaimana empat langkah stratagies yang sudah disosialisasikan,” jelas Tjahjo. [Mahfud Achyar]