( 25-June-2019 ) Muhammad Hudori: Manajemen Pelayanan Dasar Penyebab Tingginya Angka Stunting di Indonesia | ( 21-June-2019 ) Muhammad Hudori Ingatkan Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Menyukseskan Program FMSRB | ( 20-June-2019 ) Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Menjadi Mentor Seminar Laboratorium Kepemimpinan | ( 19-June-2019 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Fasilitasi RKPD Provinsi Tahun 2020 | ( 13-June-2019 ) Kemendagri Turut Ambil Peran Tangani Kasus Agraria di Daerah | ( 12-June-2019 ) Muhammad Hudori Pimpin Rapat Penerapan Integrasi E-Planning dan E-Budgeting |

JAKARTA – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri melakukan pertemuan dalam rangka pembahasan pemanfaatan aplikasi e-planning Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) pada Selasa, (14/5/2019) di Data Center SIPD Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan.

Pertemuan tersebut penting dilakukan agar Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah melalui subdirektorat wilayah maupun Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah dapat ikut serta dalam mengawal pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pada aplikasi e-planning RKPD SIPD yang dilaksanakan di Data Center SIPD.

Hal-hal yang dibahas pada pertemuan tersebut antara lain: 1) sosialisasi aplikasi perencanaan lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah; 2) dalam rangka implementasi aplikasi e-planning SIPD, beberapa pilihan yang dapat dilaksanakan seperti integrasi aplikasi, daerah memberikan data yang akan diinput ke database aplikasi e-planning RKPD SIPD, serta daerah menggunakan aplikasi e-planning RKPD SIPD; 3) Subdit wilayah diminta ikut mendorong daerah untuk menggunakan aplikasi e-planning RKPD SIPD; 4) Subdit wilayah Direktorat PEIPD mempunyai hak melihat penyusunan RPJMD dan RKPD sementara untuk Subdit SUPD akan diberikan hak melihat penyusunan Renstra dan Renja; 5) diharapkan pada rancangan awal RKPD 2021 sudah berbasis e-planning SIPD sebagai bahan/ranah Rakortek bersama kementerian/lembaga dan daerah (perlu disepakati); 6) dibuatkan pertemuan lanjutan dengan pembahasan yang lebih intensif; serta 7) pada 17 Juni 2019 direncanakan acara fasilita penyusunan RKPD semaksimal mungkin berbasis e-planning SIPD.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/1331/SJ tanggal 13 Februari 2019 tentang Penerapan e-Planning Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Diharapkan Subdit wilayah Direktorat PEIPD dan Subdit urusan Direktorat SUPD I hingga SUPD IV untuk mengawal daerah untuk melakukan input di aplikasi SIPD baik e-database maupun e-planning.

about author