GORONTALO - Pemerintah Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Sulawesi dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029, Senin (19/5). Kegiatan ini berlangsung secara hybrid dan dipusatkan di Hotel Aston Gorontalo.
Forum perencanaan strategis ini dibuka langsung oleh Gubernur Gorontalo serta dihadiri secara daring oleh Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas. Hadir secara langsung Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Ketua DPRD Provinsi, para bupati dan wali kota, serta perwakilan lembaga daerah, tokoh masyarakat, dan organisasi keagamaan.
Pada sambutannya, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menegaskan pentingnya forum Musrenbang sebagai amanat undang-undang untuk menyelaraskan tujuan, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan. Ia juga menyoroti tantangan yang perlu segera direspons, seperti lemahnya hilirisasi sektor pertanian, keterbatasan fasilitas penyimpanan hasil panen, dan perlunya konektivitas antarwilayah di Sulawesi. Gubernur juga meminta Kementerian Dalam Negeri agar tidak hanya hadir pada tahap perencanaan, tetapi juga aktif mengawal implementasi hasil kesepakatan.
Sementara itu, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud yang mewakili Menteri Dalam Negeri menekankan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan perencanaan nasional, khususnya RPJMN 2025–2029 dan program prioritas Presiden. Ia menyoroti capaian indikator makro yang cenderung membaik di wilayah Sulawesi, meskipun angka kemiskinan di Gorontalo dan pengangguran di Sulawesi Utara masih tinggi. Tahun 2025 disebut sebagai momentum penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Dari pihak Bappenas, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa RKPD Tahun 2026 tengah disusun untuk menjadi panduan pembangunan lintas sektor. Ia mendorong sinergi seluruh pemangku kepentingan, terutama kepala daerah di Sulawesi, dalam mendukung proyek strategis nasional seperti pengembangan pelabuhan perikanan, infrastruktur jalan, dan kawasan industri.
Forum ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antardaerah di Sulawesi dan menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan merata dalam lima tahun mendatang.
