Lebak, Banten - Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa analisis situasi menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di daerah.
Hal tersebut disampaikan Analis Kebijakan Ahli Madya Urusan Kesehatan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Arifin Effendy Hutagalung, pada kegiatan analisis situasi di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Selasa (20/1).
Arifin mengatakan, Indonesia tengah berada pada momentum bonus demografi yang harus didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Namun, stunting masih menjadi tantangan serius karena berdampak pada kualitas kesehatan dan produktivitas jangka panjang. Pemerintah sendiri telah menetapkan target penurunan stunting sebesar 14,2 persen pada 2029 dan 5 persen pada 2045.
“Penurunan stunting tidak cukup hanya mengandalkan perluasan program, tetapi harus ditopang oleh perencanaan berbasis data, analisis yang tajam, dan konvergensi lintas sektor yang kuat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Kemendagri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah berperan strategis dalam memastikan konsistensi pelaksanaan percepatan penurunan stunting di daerah, antara lain melalui penguatan tata kelola berbasis data, pemanfaatan Web Aksi Bangda yang terintegrasi dengan SIPD, serta penguatan koordinasi lintas sektor melalui TPPS.
Lebih lanjut, Arifin menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan penyederhanaan Aksi Konvergensi dari semula delapan aksi menjadi empat aksi utama yang didukung dua aksi pendukung. Transformasi ini diharapkan membuat pelaksanaan aksi konvergensi lebih fokus, mudah diimplementasikan, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan.
Pendampingan analisis situasi tahun 2026 dilaksanakan pada lima kabupaten percontohan, yakni Kabupaten Bandung Barat, Lebak, Lombok Timur, Landak, dan Mamuju.
Di Kabupaten Lebak, pendampingan difokuskan pada Kecamatan Rangkasbitung dan Cibadak sebagai bagian dari upaya penajaman perencanaan dan penganggaran stunting yang konvergen dan tepat sasaran.
