BALI - Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mendorong penguatan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah pesisir melalui partisipasi pada kegiatan Korvei Aksi Bersih Sampah Laut di Pantai Kedonganan, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (6/2).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI bersama kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Pariwisata, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Gubernur Bali beserta Forkopimda Provinsi Bali, Bupati Badung dan Forkompimda Kabupaten Badung, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perwakilan DLHK Kota Denpasar, serta melibatkan ASN, TNI/Polri, pegiat lingkungan, mahasiswa, perwakilan negara sahabat, organisasi masyarakat sipil, hingga sektor swasta.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) yang menjadi arahan Bapak Presiden RI Prabowo Subianto pada Rapat Koordinasi Nasional Pusat dan Daerah pada 2 Februari 2026 di Sentul, Bogor.
Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa penanganan sampah harus dilakukan secara terpadu, berkelanjutan, dan tidak bersifat seremonial.
Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menegaskan pentingnya penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, khususnya di kawasan pesisir dan destinasi pariwisata.
Pengelolaan sampah perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah serta didukung oleh kelembagaan, pembiayaan, dan koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan.
Menteri Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Bali tidak boleh kalah oleh sampah dan meminta aksi bersih pantai dilakukan secara rutin setiap minggu sebagai gerakan nasional. Bali diminta menjadi percontohan pariwisata yang bebas sampah dengan penanganan sampah lintas sektor.
Gerakan Indonesia ASRI harus menjadi budaya, bukan sekadar slogan, agar Bali tetap menjadi destinasi wisata kelas dunia.
Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana mengapresiasi komitmen kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Menurutnya, kebersihan merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Badung menyampaikan komitmennya dalam melakukan pembersihan pantai secara rutin melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) bekerja sama dengan unsur TNI/Polri.
Pemerintah daerah juga melakukan evaluasi berkelanjutan, termasuk penambahan waktu pembersihan serta penguatan pengangkutan sampah.
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menilai langkah cepat Pemerintah Kabupaten Badung dalam menindaklanjuti kebijakan pengelolaan sampah spesifik pantai, termasuk optimalisasi armada dan tenaga kebersihan, sebagai praktik baik yang dapat direplikasi oleh daerah lain. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola persampahan daerah secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan.
