JAKARTA – Senin, (24/10/2016), Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri bersama beberapa perwakilan kementerian yang terdiri dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementeri....Lanjutkan Membaca
JAKARTA – Saat ini, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal (RPP SPM) masih dalam tahap peninjauan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Sekreta....Lanjutkan Membaca
NUSA TENGGARA BARAT – Undang Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 258 ayat 2 menyatakan bahwa Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerint....Lanjutkan Membaca
JAKARTA – Senin, (19/9/2016) bertempat di ruang rapat gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dilaksanakan rapat pleno Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Mini....Lanjutkan Membaca
Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) mengkoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Salah satu urusan wajib yang menjadi tanggung jawab koordinasi adalah bidang sosial. Hal itu dinya....Lanjutkan Membaca
Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA) merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menganalisis masalah spesifik yang berkaitan dengan permasalahan ibu dan anak melalui identifikasi ke....Lanjutkan Membaca
.gambar_utama {display:none;} .img-thumbnail { display:none; } DAFTAR INFORMASI PUBLIK A Profil Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah 1 Alamat Lengkap Direk....Lanjutkan Membaca
Dekonsentrasi pesisir tahun anggaran 2013 difokuskan pada tindaklanjut pengelolaan terpadu Selat Karimata, Teluk Bone, Teluk Tomini, dan Provinsi Berciri Kepulauan. Dalam pemfokusan tersebut....Lanjutkan Membaca
