Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menghadiri pertemuan Komite Pengarah Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA), Jumat (21/3/2025). Program kerja sama dengan Pemerintah Australia ini bertujuan mempercepat pengurangan kemiskinan dan ketimpangan wilayah dengan meningkatkan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, khususnya di daerah tertinggal.
Pada pertemuan tersebut, dibahas evaluasi dan rencana penyesuaian tata kelola Program SKALA. Beberapa aspek utama yang diusulkan mencakup peningkatan efektivitas dan efisiensi tata kelola, penyesuaian prioritas program sesuai kebijakan nasional, serta penguatan koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah menekankan perlunya pelibatan yang lebih besar dalam perekrutan tenaga ahli serta evaluasi kegiatan untuk memastikan efektivitas program.
Dirjen Bina Bangda Restuardy Daud mengatakan Ditjen Bina Bangda akan terus fokus pada penguatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah serta peningkatan pendataan dan perencanaan pembangunan. "Untuk mendukung implementasi program, telah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) di tingkat pusat dan Komite Program Provinsi (PPC) di daerah, yang bertanggung jawab atas perencanaan dan koordinasi," jelas Restuardy.
Program SKALA memiliki struktur kelembagaan yang jelas, dengan peran masing-masing pihak dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas program. Di tingkat pusat, Pokja dibagi dalam tiga bidang utama: regulasi dan kebijakan layanan dasar, teknis penyediaan layanan di daerah, serta partisipasi pembangunan inklusif. Sementara di tingkat provinsi, Komite Program diketuai bersama oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan perwakilan Kedutaan Australia.
Anggaran Program SKALA tahun 2024-2025 mencapai Rp. 6,80 miliar untuk Sekretariat Ditjen Bina Bangda dan Rp. 6,79 miliar untuk Direktorat PEIPD. Dana ini akan digunakan untuk mendukung berbagai inisiatif dalam peningkatan kualitas layanan dasar dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
