Pelaksanaan SPM Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Menjadi Tanggung Jawab Pusat dan Daerah

JAKARTA – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah berkaitan dengan Standar Pelaya....Lanjutkan Membaca

Pemerintah Keluarkan Sejumlah Kebijakan Menjelang Hari Raya Idulfitri 1442 H

JAKARTA – Plh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sri Purwaningsih mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadiri rapat koordinasi lintas sektoral persiapan Operasi Ketu....Lanjutkan Membaca

Pemerintah Daerah Berperan Besar dalam Mendorong Pengembangan Energi Terbarukan

JAKARTA – Plt. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nyoto Suwignyo menjadi salah satu narasumber pada &ldq....Lanjutkan Membaca

Kunci Kesuksesan Pembangunan Daerah: Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran

JAKARTA – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori membuka secara resmi Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Klasifikasi Kod....Lanjutkan Membaca

Pertemuan Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Penerapan Spm Urusan Pemerintahan Bidang Trantibumlinmas Ke

JAKARTA- Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Diah Indrajati dalam sambutan yang dibacakan oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah (SUPD) III, Eduard Sigalingg....Lanjutkan Membaca

Pemerintah Daerah Berkumpul di Jakarta Bahas SPM Urusan Trantibumlinmas

JAKARTA – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri mengundang pemerintah daerah guna membahas Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan....Lanjutkan Membaca

Kemendagri Berharap PP SPM Segera Disahkan dan Ditetapkan

JAKARTA – Senin, (24/10/2016), Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri bersama beberapa perwakilan kementerian yang terdiri dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementeri....Lanjutkan Membaca

Menjelang Ditetapkan Sebagai PP SPM, Kementerian dan Lembaga Lakukan Harmonisasi

JAKARTA – Saat ini, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal (RPP SPM) masih dalam tahap peninjauan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Sekreta....Lanjutkan Membaca

Lokakarya Integerasi SPM dan Layanan Dasar dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat

NUSA TENGGARA BARAT –  Undang Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 258 ayat 2 menyatakan bahwa Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerint....Lanjutkan Membaca

Diah Indrajati: PP SPM Harus Selesai Oktober 2016

JAKARTA – Senin, (19/9/2016) bertempat di ruang rapat gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dilaksanakan rapat pleno Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Mini....Lanjutkan Membaca

Bangda Koordinasikan Penyusunan SPM

Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) mengkoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Salah satu urusan wajib yang menjadi tanggung jawab koordinasi adalah bidang sosial. Hal itu dinya....Lanjutkan Membaca

Pembangunan Ibu dan Anak Perlu Dukungan Data dan Informasi

Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA) merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menganalisis masalah spesifik yang berkaitan dengan permasalahan ibu dan anak melalui identifikasi ke....Lanjutkan Membaca